Sumber Ilustrasi: beliefandislam.com

Oleh: Dwi Prasasti

Konsep Liberalisme

Liberalisme merupakan paham yang berusaha memperbesar individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme adalah paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan atau kalau kita lihat perspektif filosofis, merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas.[1]

Dalam Islam terdapat dua jenis liberalisme. Jenis pertama berpandangan bahwa ide negara liberal dimungkinkan dan diperlukan, karena Islam memiliki semangat yang demokratis dan liberal, terutama di bidang politik, Islam tidak banyak memiliki ketentuan khusus. Jenis yang kedua memiliki pandangan yang sebaliknya.[2]

Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Syafii Maarif mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah “Sesungguhnya liberalisme, baik di bidang politik ataupun ekonomi, bukan berasal dari dunia Islam, tetapi dari Barat. Tetapi yang harus menjadi penekanan di sini adalah tidak ada kebebasan tanpa batas, kecuali kalau kita menghendaki anarkisme,”. Senada dengan Syafii, Dawam Raharjho selaku Ketua Yayasan LSAF, berpendapat bahwa liberalisme juga bisa menjurus pada anarkisme, jika dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Menurutnya, kesalahpahaman terhadap liberalisme seringkali muncul di kalangan para penentangnya, misalnya liberalisme diartikan sebagai suatu paham yang bebas tanpa batas.[3]

  1. Amien Rais, seorang tokoh progresif Muhammadiyah, sekaligus ahli politik dan guru besar Universitas Gajah Mada, Yogyakarta mengatakan, bahwa “liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah-masalah yang tengah dihadapi. Sehingga jika ada kompetisi gagasan atau kompetisi ide serta rivalitas antar-pemecahan intelektual bagi masalah-masalah yang konkrit, justru dipuji dan dianjurkan dalam Islam”.[4]

Liberalisme sejalan dengan Islam

Islam percaya bahwa pada dasarnya Al-Quran sejak awal potensial untuk agama, inilah yang justru relevan untuk pemikiran liberal. Menurut Qasim Matar, guru besar UIN Sultan Alaudin Makasar, kalau itu kemudian akibatnya lantas sampai melahirkan gagasan Islam liberal, menurutnya tidak apa-apa. Menurutnya dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri mempunyai potensi multitafsir.[5]

Perihal liberalisme dan kaitannya dengan ajaran Islam ini, Zainun Kamal berargumen, menjadi liberal artinya bagaimana seseorang dapat memahami teks dengan keluar dari penjara melalui pembacaan kontekstual yang rasional. Bahasa Arab menyebut itu sebagai taaqqul. Tentu saja, taaqqul menyaratkan adanya fikrat al-hurriyah, berpikir secara bebas. Bebas artinya tidak terkurung, terikat dan terpenjara oleh teks, sebaliknya, bebas secara rasional. Apa yang rasional tentu saja terkait dengan hukum-hukum logika. Artinya, kalau mengenai persoalan-persoalan yang empiris, seperti persoalan-persoalan sosial, logikanya harus logika empiris.

Dengan demikian, pemahaman liberalisme dan agama, baik secara sosiologis, politis, psikologis atau teologis merupakan dua entitas yang saling berkaitan. “Semangat liberal mendorong pada suatu keadaan masyarakat dimana orang merasa aman dan tidak takut atau enggan mengakui dan mengekspresikan keyakinan beragamanya. Yakni ketika warga negara Indonesia merasa tidak takut dan enggan lagi atau dilarang bila mengakui bahwa dia Ahmadiyah, Sikh,Yahudi, Parmalim, Kaharingan,Sapthodarma dan seterusnya.

Jadi, kebebasan di sini dalam beragama juga mempunyai hubungan, tidak saja dengan aspek hukum dan politik, tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis. Dalam pengertian lain kebebasan harus disertai dengan upaya menghargai yang lain.[6]

Konsep Sekuralisme

Istilah sekuralisme pertama kali digunakan oleh penulis Inggris George Holyoake pada tahun 1846. Secara kebahasaan, istilah sekuralisasi dan sekuralisme berasal dari kata latin saeculum yang berarti sekaligus ruang dan waktu. Ruang menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjuk pengertian sekarang atau zaman kini. Sehingga saeculum berarti dunia ini, dan sekaligus, masa kini, atau zaman kini.

Walaupun istilah yang digunakannya adalah baru, konsep kebebasan berpikir yang darinya sekularisme didasarkan, telah ada sepanjang sejarah. Ide-ide sekular yang menyangkut pemisahan filsafat dan agama dapat dirunut sampai ke Ibn Rusyd dan aliran filsafat Averoisme Latin di Paris abad pertengahan. Holyoake menggunakan istilah sekuralisme untuk menjelaskan pandangannya yang mendukung tatanan sosial terpisah dari agama, tanpa merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan agama.[7]

Indonesia merupakan kasus yang sangat unik. Dikatakan unik karena Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, yakni sekitar 200 juta, namun para pendiri republik tidak memilih Islam sebagai dasar negara. Dasar negara pemilihan tersebut tentu saja pilihan yang rasional, mengingat antara integrasi antara negara dan agama tidaklah mudah diwujudkan, apalagi persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan di masa modern ini semakin kompleks. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa proses sekuralisasi atau sekuralisme akhirnya merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Hubungan sekuralistik untuk agama dan negar Indonesia merupakan opsi terbaik. Dalam pola hubungan ini, normatifnya agama tidak lagi bisa memperalat negara untuk melakukan tindak kekerasan atas nama tuhan. Demikian pula negara tidak bisa memperalat agama untuk kepentingan penguasa.

Setelah Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya sekuralisme, liberalisme dan pluralisme. Respon mengenai tiga tema ini menjadi begitu luas, dan melibatkan banyak intelektual Muslim pro dan kontra. Secara langsung, fatwa MUI tersebut telah menjadi penyebab munculnya stigma negatif kepada ketiga paham tersebut. Padahal sebelumnya, diskursus tentang sekuralisme, liberalisme, dan pluralisme bisa berjalan dengan sangat produktif, lepas setuju atau tidak setuju dengan konsepsi ini. Tetapi sekarang, setelah fatwa pengharaman ini, perbincangan terkait dengan konsep dan ide-ide ini termasuk masalah Islam dan negara menjadi sangat emosional, dan penolakan terhadap ketiga konsep yang terkait dengan masalah kebebasan beragama pun meluas ke seluruh Indonesia, baik di kampus, pesantren, organisasi Islam, sampai perbincangan di media massa.

Perkembangan ini tentu saja oleh kalangan Islam Progresif akan dinilai berbahaya, dan mundur dilihat dari perkembangan kebangsaan, sebab kebhinekaan yang selama ini terjalin erat, bisa terancam oleh karena dicurigainya prinsip kebebasan, pemisahan secara relatif wilayah negara dan agama, dan paham dengan kemajemukan. Masa depan gagasan dan pemikiran Islam Progresif juga bisa terancam, sebab fatwa MUI tersebut sangat potensial menumbuhkan otoritarianisme dalam beragama dan pemikiran beragama.[8]

Penolakan terhadap pemikiran Islam dan sekuralisasi atau sekuralisme, terjadi karena ada pandangan yang menghegemoni bahwa Islam merupakan ajaran suci, karena itu sekuralisasi dianggap sebagai barang haram yang tidak boleh dijamah jika menginginkan agar kemurnian Islam tetap terjaga. Konsep sekuralisasi atau sekularisme dianggap akan menyingkirkan dimensi-dimensi metafisik, spiritualisme dan religiusitas yang menjadi inti ajaran Islam, sehingga menyebabkan manusia kering.

Pengharaman terhadap semacam sekuralisme oleh fatwa MUI pernah mengkritik tajam dari Bassam Tibi, seorang intelektual Muslim Jerman kelahiran Suriah. Menurutnya, umat Islam dewasa ini telah kejangkitan sikap mental defensi karena “serbuan” modernisasi dan westernisasi yang merupakan buah peradaban dominan dewasa ini dan menyebar lewat arus deras globalisasi.[9]

DAFTAR PUSTAKA

Rachman, Budhy Munawar. 2010. Argumen Islam untuk Sekuralisme. Jakarta:PT Grasindo

Leonard, Binder. 2001. Islam Liberal. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

 

[1] Budhy Munawar-Rachman,Argumen Islam untuk Liberalisme,(Jakarta:PT Grasindo, 2010),hlm 3

[2] Leonard Binder, Islam Liberal,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hlm 355

[3] Budhy Munawar-Rachman,Op.Cit,hlm 12

[4] Ibid,hlm 15

[5] Budhy Munawar-Rachman,Ibid,hlm 19

[6] Ibid,hlm 21

[7] Budhy Munawar-Rachman, Argume Islam untuk Sekularisme,(Jakarta:PT Grasindo, 2010), hlm 3-4

[8] Budhy Munawar-Rachman, Ibid,hlm 20

[9] Ibid,hlm 21-22