Sumber: Sejarah-negara.com
(Sumber: sejarah-negara.com)

Negara Madinah merupakan sebutan untuk Kota Madinah yang telah dirambah sistem pemerintahan modern kala itu. Dibawah kepemimpinan sosok yang egaliter, Madinah menjadi kota damai yang terstruktur dan berkonstitusi. Tak heran jika Madinah kala itu disebut negara percontohan untuk sekarang ini. Sistem pemerintahan model demokrasi sudah dikenal saat Rasulullah memimpin Kota Madinah. Rasullah telah menerapkan sikap egaliter dan tradisi musyawarah dalam menyelasaikan masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Sikap Rasul tersebut yang akhirnya membuat kekaguman orientalis barat terhadap Islam. mereka menganggap bahwa Islam terlalu modern untuk masanya. (Bawazir, 2015: 10).

Langkah Rasulullah dalam membangun Negara Madinah dimulai dari mempertali saudarakan kaum Muhajirin dan Anshor, dilanjutkan melakukan pembangunan masjid, kemudian membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Strategi Rasulullah dalam menyelesaikan masalah sosial masyarakat Madinah tidak akan ditemukan dalam al-Quran. Al-Quran hanya mengatur hubungan antar manusia secara umum dan tidak terdapat metode penyelesaiannya secara gamblang. Sehingga Ijtihad dari pemimpin sangat perlu guna menghadapi permasalahan di wilayahnya. Tujuan utama dari strategi Rasulullah diatas adalah penyatuan masyarakat yang heterogen. (Muhammad Husain Haekal: 1986, 195-196)

Secara kultural Madinah memiliki ragam ras, suku dan latar belakang agama. namun keragaman tersebut bisa dilebur dalam kesatuan melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah kala itu merupakan konstitusi yang terbilang modern untuk menata masyarakat majemuk. Adapun yang tertuang di Piagam Madinah merupakan hasil ikhtiar Rasulullah untuk mengamalakan nilai-nilai islami yang ada di al-Quran. Al-Quran sangat menjunjung tinggi toleransi, HAM, keadilan, dan menghapus penindasan. Oleh karena itu, isi dari Piagam Madinah secara garis besar adalah kebebasan beragama, berpendapat dan kebebasan menjalankan dakwah. Sisitem politik yang diterapkan Rasulullah bisa dikatakan sebagai politik fleksibel dan tidak baku, sebab bentuk perpolitikan yang diterapkan disepadankan dengan kondisi primordial masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari masyarakat majemuk tentu bercita-citakan mampu membangun masyarakat madani. Dilansir dalam laman Wikipedia Indonesia, Anwar Ibrahim menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Dari sini dapat diketahui bahwa suatu kelompok masyarakat dapat disebut madani apabila telah terpenuhinya hak mereka sehingga mampu menghadapi kekuasaan negara yang berlebihan. Arti lain menyebut bahwa masyarakat madani ini adalah masyarakat yang demokratis. Tentunya Indonesia sebagai negara demokrasi belum mampu sepenuhnya menbentuk masyarakat yang demokratis. Sehingga, Indonesia perlu bercermin terhadap Negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW.

Tidak dapat dipungkiri bahwa corak masyarakat Indonesia dan Madinah kala itu hampir sama. Madinah terdiri dari beberapa suku yang bertolak belakang dan tidak akur, begitupun di Indonesia yang terhimpun atas beberapa kelompok agama, suku, dan ras yang masing-masing memiliki kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini juga akan menimbulkan bentrok jika tidak ada rasa saling rela untuk sama-sama memenuhi hak. Ini merupakan tugas negara untuk mengatur kepentingan individu maupun kelompok. Negara sebagai wadah keberadaan masyarakat harus bersedia untuk berjalan beriringan dengan masyarakat. Negara tidak boleh untuk melakukan penindasan terhadap masyarakatnya begitupun masyarakat tidak boleh menguasai negara atas nama kelompok.

Berebeda dengan yang terjadi pada hari ini bahwa Indonesia masih sibuk mencairkan etnosentrisme. Sejenak menengok pada sejarah, Rasulullah pertama kali menginjak tanah Madinah menghapuskan etnosentrisme dan menghapus istilah pendatang dan pribumi. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin sebagai pendatang dan kaum Anshor sebagai pribumi. Akhirnya rasulullah pun mematahkan kesenjangan hubungan antar suku atau kabilah di Madinah. Indonesia pun sudah sewajarnya untuk belajar dari sikap Rasulullah tersebut dan menjadikan Piagam Madinah sebagai referensi dalam berkonstitusi.

Indonesia sebagai negara beragama tak boleh melenyapkan diri dari nilai-nilai agama. semua agama yang diakui oleh Indonesia tentu mengajarkan tentang keadilan dan anti peninndasan. Sehingga hal inilah yang semestinya menjadi ruh dalam menjalankan roda pemerintahan. bukan lagi klaim-klaim nama agama yang terngiang, tetapi seuatu yang terkandung dalam agama yang harus tercerminkan. Al-Quran pun secara gamblang tidak menyebut model kenegaraan yang harus ditegakkan. Al-Quran secara tersurat maupu tersirat menyatakan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kerukunan, kebebasan, dan anti penindasan. Apabila hari ini masih terdengar suara-suara dari orang yang mencari kedailan, maka agama belum bisa masuk sepenuhnya dalam negara. Selain itu demokrasi yang saat ini digembar-gemborkan adalah omong kosong, karena makna demokrasi yang sesungguhnya telah dipraktekkan Rasulullah di Madinah. (Salwa)