Dekan Fisip UIN Walisongo, Dr. Muhyar Fanani, M.Ag (dok.justisia/inunk)

Justisia.com – Kepercayaan warga Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara mulai menyimpang jauh memaknai apa yang seharusnya dikehendaki dalam sila tersebut,hal itu dapat dilihat pada konsep pemimpin beda agama dan kelompok yang bersikukuh menegakkan sistem khilafah.

Menurut Mukhoyyar Fanani konsep kepemimpinan dalam Pancasila bahwa rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmah menurut Ibnu katsir ada tiga. Pertama, pemimpin mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya, kedua mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya, ketiga mempunyai kesholihan, tutur pria yang ditemui di ruang kerjanya jumat (14/04)

Seseorang dapat dikatakan sholih apabila prilakunya baik ucapan, perbuatan, dan fikirannya sesuai dengan suatu yang ideal, tambahnya.

Pertarungan Demokrasi

Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan demokrasi, maka dikembalikan terhadap rakyat yang menentukan pilihannya.

Bisa tidak pemimpin muslim meyaqini umat islam, begitupun calon pemimpin non muslim. kalau tidak bisa meyaqini, maka harus diterima dengan lapang dada, jangan mendorong orang lain dengan alasan agamanya, tegas pria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang.

Melihat Partai yang dijadikan sebagai wadah dan alat perpolitikan di negara Indonesia masih belum jelas tujuan orientasi dan kepentingannya. Menurut pengakuan alumnus S3 Uin Sunan Kalijaga ini, bahwa partai yang ada di Indonesia berada pada tatanan demokrasi liberal yang menghamba kepada pemilik modal, mendukung calon yang bisa menghidupi partai.

kalau ini terus menerus dilakukan sangat bertentangan dengan demokrasi pancasila yang dirumuskan Moh Hatta yaitu demokrasi yang menghamba untuk kepentingan rakyat, tukasnya.

Kepentingan rakyat menurut Muhyar sapaan akrabnya, tercantum pada tujuan bernegara yaitu melindungi segenab bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Muhyar percaya kalau pemimpin yang menghamba kepada kepentingan modal akan semakin kabur tujuan bernegara yang berdasarkan pancasila.

kalau demokrasi liberal tidak di semprit, tidak dihentikan maka alamat, Negara akan bubar, lanjut pria kelahiran Ngawi.

Pemerintah Gagal Faham

Hal lain yang mengancam kehidupan berpacasila adalah menegakkan sistem khilafah, sementara pemerintah dalam kontek ini apatis dalam menyikapinya.

pemerintah ini gagal faham, sebenarnya pemerintah harus selalu bergerak menjalankan tugasnya, Negara diancam, rakyat diancam, pancasila digrogoti, kok didiamkan saja tutur pria berkacamata tersebut

kalau HTI bergerak di Indonesia, pemerintah perlu memahami, karena itu mengancam pancasila. Mengapa GP Ansor bergerak ? karena pemerintah tidak jalan jalan, padahal pemerintah punya aparatur Negara, tentara, polisi dan sebagainya, pungkasnya.[I/J]