Pilih Kasih Mengentaskan Kebodohan

0
165

 

Judul buku : Orang Miskin Dilarang Sekolah

Penulis : Eko Prasetyo

Penerbit : Resist Book

Tahun terbit : 2004

Tebal Halaman: 255 halaman

Resentator : Hasan Ainul Yaqin

Sesuatu yang membahayakan pada diri manusia adalah kebodohan pada dirinya, oleh karenanya tanggung jawab negaralah sebagai organisasi tertinggi untuk mengentaskan kebodohan tersebut yaitu mendirikan lembaga pendidikan sebagai pondasi awalnya.

Inilah yang menjadi cita-citakan konstitusi Negara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seperti yang disabdakan UUD 1945 dalam pasal 31 ayat 3. Dalam meyakinkan meraih cita – cita tersebut, maka wajib bagi pemerintah untuk mengulurkan tangan dengan turut berkontribusi menyelenggarakan pendidikan kepada warganya.

Buku yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah meskipun terbit 2004. Tiga belas tahun yang lalu, masih mampu memberi gambaran bagi pembacanya untuk mengkontektualisasikan pada pendidikan di era sekarang. Karya Eko Prasetyo ini, menghipnotis saya untuk membuat kesimpulkan, bahwa hanya orang kaya dan kaum elit yang dapat mengenyam pendidikan, hanya mereka pula lah yang boleh pintar dan meraih masa depan yang cemerlang.

Padahal menurut laporan gerakan anti kemiskinan rakyat Indonesia sebelum krisis sekitar 20 juta WNI berada dibawah garis kemiskinan, sesudah krisis jumlah itu meningkat menjadi dua kali lipat. (hlm 9).

Berarti kalau biaya mahal sebagai pintu gerbang utama lembaga pendidikan, maka mengubur impian bagi masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan.

Harapan satu satunya ditunjukkan ke siapa lagi kalau bukan kepada Negara sebagai tempat mengadu, namun jika Negara tidak memihak pada masyarakat miskin dalam sektor pendidikan, apalagi sampai menyerahkan sepenuhnya kepada sistem pasar bebas/ neoliberalisme, maka sangat mudah bagi pemodal menyelinap ketika mereka mendirikan sekolah(hlm 27).

Sistem Ekonomi neoliberalisme dapat berimplikasi pada pendidikan, salah satunya proses privatisasi selain dirayakan dan di dukung oleh Negara, juga instrument keuangan internasional. kalau sudah demikian, pendidikan tidak lagi memenuhi kebutuhan publik, melainkan milik segelintir orang dan kelas sosial tertentu. (hlm 37)

Pemerintah menggadang gadang untuk membenahi moral bangsa, bukankah mustahil jika akarnya tidak dibenahi dahulu sebagai penyebabnya. Penelitian yayasan kakak pernah menunjukkan biang keladi pelacuran anak, diantaranya adalah ketidakmampuan untuk bersekolah(hlm 43)

Banyak waktu yang luang, akhirnya mereka bekerja apa saja yang penting menguntungkan bagi dirinya meskipun secara keterpaksaan, seperti melacur salah satunya. Tentunya ini pula bagian penyebab dari ekonomi neoliberalisme, karena Sekolah tidak perlu menjadi tanggungan Negara, cukup diberikan pada mekanisme pasar (hlm 63).

Merosotnya lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan Negara pada sektor pendidikan (hlm 100). Kalau Negara sudah apatis, maka akan berlomba loma setiap lembaga pendidikan untuk mengkomersialisasikannya. Mafhum mukholafahnya,(pemahaman sebaliknya) hanya orang yang mampu membayarlah yang mendapatkan.

Alasan yang mendorong untuk menyoalkan masalah pendidikan adalah alasan konstitusi yang mewajibkan sekolah menampung semua warga Tanpa pandang bulu apakah miskin ataupun kaya.

Buku ini, di bagian babnya mensolusikan sekolah harus murah. Keistimewaannya pertama, membuat banyak orang gembira, utamanya orang tua sebagai pemangku beban anaknya. Kedua, menekankan prilaku korupsi, karena tidak mudah diselewengkan dengan adanya dana yang melimpah yang tidak jelas digunakan untuk apa. Ketiga, meminimalisir gangguan keamanan, karena kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang selain terhempit ekonomi, juga kurangnya pendidikan. Keempat, menghapus banyak lembaga pendidikan yang berorientasi komersiil. terakhir memperkuat legitimasi Negara dan memenuhi tugas pokoknya.(hlm 202-212)

Jika pendidikan itu murah adalah tanda keberadaan Negara yang bertujuan untuk melindungi warganya.

Negara yang menjunjung tinggi konstitusi sebagai undang undang tertinggi yang mengedepankan kepentingan umum tidak butuh hanya pada orang tua yang pemberani, meski di bebani biaya yang mahal tetap memaklumi, akan tetapi yang dibutuhkan pejabat yang bernyali, berotak encer dengan keberpihakannya yang lugas, pejabat yang bukan ikut kemana arah kebijakan, tetapi pejabat yang memiliki keberanian untuk tahu kalau pendidikan solusi penting untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa bangsa ini.( hlm 214).

Mengapa pendidikan sebagai solusinya? Kalau kita membuka jas merah, indonesia merdeka tidak lepas dari peran penting tokoh yang tidak buta atas pengetahuan, tokoh yang mengenyam dibangku pendidikan seperti Tan Malaka, Soekarno, Moh Hatta dan masih banyak tokoh pahlawan dari baground pendidikan yang menyalurkan benih perlawanannya terhadap kolonial yang bringas menjajah negeri ini.

Semoga dengan pilkada serentak diberbaga kota dapat menghilmi hati nurani para pemerintah untuk turut peduli pada pendidikan yang memihak pada masyarakat ekonomi kebawah, sehingga pendidikan tidak hanya dirasakan oleh segelintir manusia, melainkan semua warga Negara Indonesia. (FA/DA)