sumber ilustrasi :
sumber ilustrasi liputan.6.com

 

Kasus Korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menjadi perbincangan yang hangat di negeri ini, dan mendadak panas ketika nama-nama para elit partai politik disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalam dakwaan tersebut, setidaknya ada dua belas nama elit parpol yang terlibat dalam korupsi pengadaan e-KTP. Berbagai reaksi dan tanggapan datang dari para elit parpol yang terlibat dalam kasus tersebut.

Salah satu elit parpol yang disebutkan oleh jaksa dalam persidangan adalah Ganjar Pranowo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kasus tersebut terjadi ketika orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut masih menjabat sebagai anggota Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Dalam pembacaan jaksa, Ganjar diduga menerima aliran uang dari hasil pengadaan e-KTP sebesar USD 520 Ribu.

Menanggapi hal tersebut Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak menerima aliran dan pengadaan e-KTP. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Grobogan.

Ganjar meyakini bahwa namanya disebut lantaran hanya didasarkan pada keterangan orang-orang yang harus dibuktikan melakukan korupsi dalam kasus tersebut. Bahkan Ganjar juga menegaskan siap diperiksa dan menjadi saksi dalam persidangan kasus e-KTP.

Dari berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi, tentunya hal ini akan berdampak terhadap berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah yang akan berlangsung pada tahun 2018.

Walaupun memang belum terbukti bahwa Gubernur Jateng saat ini melakukan tindak pidana korupsi, secara tidak langsung akan berdampak dalam pencalonan Gubernur Jateng tahun 2018, dan tentunya posisi Ganjar akan dirugikan atas dasar kasus ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya model kampanye yang sedang nge-trand, banyak diminati, dan paling besar pengaruhnya untuk mendapatkan hati rakyat saat ini yaitu dengan menggunakan media sosial.

Kita semua mengetahui bahwa yang terjadi saat ini adalah model kampanye di media sosial memuat konten yang sangat propokatif dan sulit diuji tentang kebenarannya.

Kalaupun Ganjar nantinya terbukti melaukukan tindak pidana korupsi, hal itu jelas sangat merugikan dirinya sebagai modal mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng tahun 2018.

Tetapi jika Ganjar tidak terbukti dalam kasus korupsi e-KTP tersebut, hal ini juga akan merugikan Ganjar. Karena dengan adanya berita dugaan Ganjar atas kasus korupsi, nantinya akan digunakan sebagai senjata lawannya untuk menyerang Ganjar saat kampanye Pilkada.

Tidak menutup kemungkinan bahwa model situasi politik pada pilkada Jateng tahun 2018 nanti mirip-mirip dengan situasi politik di Jakarta saat ini, terlebih dibarengi dengan adanya kasus dugaan korupsi Gubernur Jateng saat ini.

Model kampanye menyerang dari setiap paslon Gubernur kemungkinan besar juga lewat media sosial. Dengan menyebarkan berita-berita propokatif, hoax, dan mencari kesalahan-kesalahan paslon lain sangat sulit dihindari dalam kampanye nantinya.

Dengan adanya kasus ini, tentunya akan mempermulus paslon Guberbur yang akan maju dalam pilkada Jawa Tengah tahun 2018. Karena setidaknya ada bahan untuk melakukan kampanye nantinya.

Pada intinya dengan adanya kasus mengenai dugaan korupsi e-KTP, posisi Ganjar akan sangat dirugikan, walaupun toh nantinya Ganjar tidak terbukti sekalipun. Karena memang model kampanye saat ini yang lagi nge-trand yaitu yang bermodel provokatif melalui media sosial. (ARIS/LESEN)