Wakil Dekan III FSH Moh. Arifin (Kanan), Ketua SEMA FSH Haidir Yasir, Ketua DEMA FSH Syarifudin Fahmi memimpin rapat pembahasan anggaran di Laboratorium Hukum FSH, Kamis (23/02). (Foto: Faozan/Justisia)
Wakil Dekan III FSH Moh. Arifin (Kanan), Ketua SEMA FSH Haidir Yasir (Tengah), Ketua DEMA FSH Syarifudin Fahmi (Kiri) memimpin rapat pembahasan anggaran di Laboratorium Hukum FSH, Kamis (23/02). (Foto: Faozan/Justisia)

Wakil Dekan III Mohammad Arifin menghimbau kepada perwakilan lembaga intra dan UKM Fakultas Syariah dan Hukum untuk tidak melakukan pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ).

“Jangan ndempul tanda tangan orang lain untuk SPJ. Orang-orang Satuan Pengawas Intern (SPI) sudah hafal betul mengenai itu. Kalau dalam hukum bisa dikenai pasal 303 mengenai pemalsuan,” ujar Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum saat memaparkan anggaran kegiatan UKM FSH di Laboratorium Hukum FSH, Kamis (23/02).

Ia menyarankan agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bagian keuangan fakultas.

“Komunikasikan (terlebih) dahulu ke fakultas. Hal apa saja yang bisa di SPJ-kan. Itu akan mempermudah kalian dalam penyusunan di kemudian hari,” tutur pria lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Forum yang dihadiri oleh perwakilan setiap lembaga intra dan UKM se-Fakultas Syariah dan Hukum menyepakati laporan akhir tahun anggaran kegiatan tahun 2017 pada tanggal 15 November 2017. (RA/MF)