(Prosesi Pelantikan Lembaga Intra Fakultas Syari’ah dan Hukum di Audit 1 Kampus 1 UIN Walisongo (11/02/2017) (dok : Fauzan)

Semarang. Justisia.com. Ratusan mahasiswa UIN Walisongo yang tergabung dalam berbagai lembaga intra kemahasiswaan berkumpul nampak memadati di audit I kampus 1. Mereka akan menghadiri seremonial pelantikan beberapa kepengurusan baru, di antaranya, Dewan Ekskutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Fakultas Syariah dab Hukum, Sabtu (11/02).

Acara yang mengusung tema Undang- Undang Pilkada: Nasib Suara Kotak Kosong dan Mendebat Politik Dinasti, menghadirkan beberapa narasumber ternama. Diantaranya, Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag (pengamat politik), Dr. Hasyim Asari, S.H, M.Si (penyelenggara politik), dan Drs. H. Ahmad Muqowam (pelaku politik).

Rangkaian acara ini dimulai pukul 08.00 WIB dengan pelantikan lembaga intra mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), ikrar kepengurusan dipandu oleh Dekan Dr. Muh Arif Junaidi. M.Ag selaku Dekan FSH dan diikuti semua kepengurusan yang dilantik. Dalam pidatonya Dr. Arif Junaidi berpesan agar, menjadi aktivis memang penting, namun beraktivitas juga harus tetap kuliah ujarnya.

Membahas dinasti politik menurut pengamat politik sekaligus dosen UIN Walisongo, Nur Syamsudin mengatakan, Bahwa dinasti pilitik memiliki beberapa macam, yaitu daerah sendiri, lintas kamar dan lintas daerah. Dinasti politik ini yang kemudian menimbulkan kolusi dalam negara, karena penguasa panggung politik hanya yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa, ungkapnya. Namun, di Indonesia bentuk dinasti politik yang telah dipatenkan dalam undang- undang adalah sistem politik hanya di Daerah Keistimewaan Yogyakarta dimana gubernur haruslah keluarga Sri Hamengku Buwono dan wakil gubernur dari keluarga Paku Alam, imbuhnya.

Ahmad Muqowam, dalam penyampaiaanya juga mengngkapkap beberapa problem yang sering timbul di saat pemilu, terutama dalam hal daftar pemilih tetap (DPT), yang sering membingungkan.

Masalah- masalah lain yang ditemui pada proses pemilu adalah kemunculan calon tunggal, keterlambatan anggaran, akomodasi dan tidak efisiensinya sistem. Adanya keharusan pemilih hak suara mempunyai E-KTP yang merupakan urusan Kementrian Dalam Negeri pada kependudukan yang berimbas pada daftar pemilih tetap, tetapi harus tetap ditangani oleh KPU, ungkap Ketua DPD RI Komisi 1, di akhir pembicaraannya.

Reporter: Adila

Editor: Adib Mufti