Urgensi Politik Mahasiswa

0
386
sumber : balairungpress.com
sumber : balairungpress.com
sumber : balairungpress.com

Salwa Nida*

Dewasa ini stigma mengenai politik mulai melenceng dari arti dan tujuan politik sebenarnya. Perlunya pendidikan politik tidak hanya dijadikan sebagai kewajiban, melainkan perlu dijadikan sebagai kebutuhan agar kedepannya penerus bangsa tidak menyalah artikan politik serta kekuasaan politik. Rusadi Kartoprawiro (1988:54). Mengartikan serta memahami pendididkan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik, sehingga rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam menjalankan sistem politik. Berdasarkan argumen tersebut, pendidikan politik perlu dilakukan secara berkesinambungan mengingat terus berkembangnya dunia politik dan masalah-masalah dibidang politik yang semakin kompleks. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik kepada masyarakat.

Mengapa mahasiswa harus bisa memahami politik ? Karena mahasiswa salah satu penerus bangsa. Mengenal dunia politik sejak dini supaya mereka mengetahui politik di negaranya maupun negara lain. Pendidikan politik tersebut dimaksudkan untuk memupuk semangat mahasiswa dalam membangun negara yang lebih baik. Pendidikan politik yang ditujukan kepada mahasiswa secara khusus membahas asas-asas politik, tujuan politik, sampai permasalahan politik yang sedang terjadi. Semakin luasnya lingkup politik yang dimahasiswai akan membantu perkembangan politik lebih baik.

Pendidikan politik disini bukan berarti politik praktis merambah dunia pendidikan, melainkan mahasiswa dalam institusi formal belajar tentang politik dan membuka mata terhadap segala sesuatu yang terjadi diluar institusi pendidikannya. Pendidikan politik sejak dini bagi generasi muda amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik indonesia. Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewjiban, sistem pemerintahan, pemilu, serta seluk beluk politik penting bertujuan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dalam memperbaiki negara.

Dalam menjalankan pendidikan politik, Indonesia mendasarkan pada Intruksi Presiden No. 12 th 1982, yakni: landasan ideologi berupa pancasila, landasan konstitusi yaitu UUD 1945, landasan operasinal yaitu GBHN, landasan historis yaitu sumpah pemuda 28 oktober 1928 dan proklamasi 17 agustus 1945. Ini membuktikan bahwa pendidikan politik Indonesia memiliki jalur yang jelas.

Pendidikan politik sebagai aktifitas bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Hal itu meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas, perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Fitrah Politik

Disamping itu pendidikan politik juga bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakat. Dengan begitu pendidikan politik memiliki 3 tujuan yaitu: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan dengan metode tak langsung yaitu pelatihan dan sosoialisi. Sedangkan metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.

Untuk menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempuh dengan dua metode yaitu: dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik merupakan pengamalan dari hasil pembentukan kepribadian politik dan kesadaran berpolitik. Hal tersebut dilakukan dengan cara ikut serta dalam kehidupan berpolitik dalam masyarakat. Adapun menurut Inpres no. 12 th 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik merupakan pedoman kepada generasi muda Indonesiaguna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya adalah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangasa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu uasaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Perpolitikan Indonesia sangat dipersiapkan melalui mahasiswa sebagai pintu gerbang yang sangat strategis.

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira sebagai berikut: bahan bacaan seperti koran, buku-buku, siaran radio, TV, lembaga baik formal maupun informal, serta asosiasi dalam masyarakat. Sedangkan untuk point-pointnya lebih menitik beratkan pada etika politik, budaya politik, serta penanaman rasa cinta tanah air. Selain itu juga dapat difokuskan terhadap masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai kemasyarakatan, kepemimpinan dan manajemen.

Pendidikan politik yang juga dikenal sebagai sosialisasi politik memiliki peran yang besar terhadap utuhnya suatu negara, maka pendidikan politik tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini harus bertindak tegas dengan memberikan perhatian dan dukungan lebih kepada lembaga-lembaga formal/informal mengenai pendidikan politik kalangan mahasiswa.

*Mahasiswa semester 1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo