Para pembicara memaparkan materi di Aula FIB Undip, Tembalang (30/04). (dok.yakub)

Para pembicara memaparkan materi di Aula FIB Undip, Tembalang (30/04). (dok.yakub)
Para pembicara memaparkan materi di Aula FIB Undip, Tembalang (30/04). (dok.yakub)

Indonesia sebagai negara berkembang yang menerima semua dari bangsa lain, menjadikan predikat sebagai negara heterogen dari  etnis, ras dan agama bercampur di nusantara ini. Sejauh ini perbedaan tersebut belum terangkul semua oleh pemerintah kita.

“Banyak agama dari timur yang diterima di negara ini, sementara agama yang berasal dari negara sendiri terabaikan. Tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia,” ujar warga sedulur sikeb Budi Santoso.

Kebanyakan warga penghayat tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara.  Di karenakan tidak memeluk agama timur. Sedulur-sedulur ini ingin diakui oleh negara serta mendapatkan pelayanan dari negara. Seperti, pengosongan kolom agama pada KTP, pembuatan perkawinan dan tempat pemakaman yang selama ini sering di alami oleh sedulur sikep.

“Secara kebetulan kami meyakini sebuah agama dan disitu agama Indonesia (jawa). Saya ingin meneruskan agama nenek moyang sendiri. Tadi dalam film itu hanya terdapat cuplikan saja,” tambah pria asal Kudus saat menyampaikan mengenai ajaran sedulur sikeb di aula Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Tembalang. (30/04).

Berkenaan permasalahan yang dihadapi Sedulur Sikep selama ini yang hanya mandeg di ruang-ruang diskusi. Pemerintah selaku organ yang berwenang untuk melindungi serta memberikan pelayanan terhadap warganya sesuai dengan konstitusi.

 “Acara ini semoga tidak hanya jadi pembinaan saja. Di sisi lain juga harus terdapat mitra ada juga pembenaran dan meluruskan masalah tersebut itu semua kami rangkum dan perlu dilaporkan untuk langkah-langkah kebijakan kedepan,“ tutur Kepala Bidang Ketahanan Bangsa Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, Sri Sirami.

Pemerintah tampaknya sudah mengerti permasalahan yang terjadi. Tinggal bagaimana cara mendiskusikan. Sehingga pemerintahan sangat mudah untuk mengenai

”Untuk penghayat kepercayaan pengalaman kami ini menangani seni budaya organisasi kemasyarakatan agama dan penghayatan kepercayaan. Masalah perkawinan, KTP, dan pendidikan saya sering bersama mengangani hal itu dengan berbagai narasumber,” ujar perempuan asal …. .

Dalam undang-undang sudah tidak ada dibeda-bedakan dalam hal apapun, namun masalahnya negara ini hanya mengakui enam agama saja yang di akui agama leluhur dan kepercayaan tidak mendapat pengakuan negara karena mereka dianggap primitif, mereka tidak mau keluar dan menerima budaya baru.

“Dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dimana setiap orang diberikan kebebasan. Walaupun terdapat HAM, kami selalu mengingatkan agar saling menghormati. Saling menghargai orang lain, saling bermusyawarah, tidak mengedepankan kepentingan masing-masing pribadi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, “ tambah Sri Sirami

Mencari Solusi

Masalah ini dapat terselesaikan jika sebagai warga penghayat membicarakan terhadap pihak-pihak terkait. Pendampingan mereka untuk mengeluarkan unek-unek-nya. Membicarakan masalah yang selama ini di alami padai forum-forum yang tersedia.

“Pengalaman yang saya ketahui dari berbagai kegiatan di kabupaten, kota itu ada generasi muda lintas agama dan penghayat. Pada akhirnya sudah dapat membaur dan menyatu. Contohnya di Kabupaten Brebes yang mengadakan Dinas Pariwisata memperkenalkan ada yang tidak tahu penghayat, mungkin terdapat penganutnya yang ekslusif tetapi tidak semuanya,” ujar wanita berkacamata.

Permasalahan legalitas identitas sedulur pengahayat dalam KTP berupa kolom agama. Legalitas untuk pengosongan kolom agama sudah di atur. Bagaimana kita merubah isinya dan sedulur penghayat dapat diakui agamanya oleh negara.

“Tentang administrasi kependudukan identitas penghayat seperti KTP itu kan sudah ada undang-undangnya, undang-undang no 33 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-undang itu sudah sedemikian bunyinya dan pelaksanaanya. Mestinya dalam pembahasan di DPR ada aspirasi sebelum menjadi undang-undangnya masaalah agama penghayat yang tidak dicantumkan itu, “ tukasnya. (J/YK)