Oleh Johan Arifin

wow.._sengketa_perbankan_yang_masuk_ke_bi_mencapai_1.160_pengaduan__big__20110608133512_file_vino_cms
HUBUNGAN hukum antara bank dan nasabah masih terus menyisakan masalah. Dari sisi hukum, keduanya mengalami kendala terutama dalam penyelesaiaan sengketa perbankan syari’ah. Kendala paling dasar adalah hendak dibawa kemana penyelesaiaan sengketa perbankan syari’ah? Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Indonesia, termasuk sengketa perbankan syari’ah sesuai ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 melalui proses ajudifikasi dilakukan melalui 2 (dua) lembaga formal yaitu Pengadilan Agama dan Badan Syari’ah Arbitrase Nasional (Basyarnas).

    UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah pasal 55 ayat 1 mengatakan kewenangan penyelesaian sengketa merupakan wewenang peradilan agama. Pasal ini diperkuat dengan kompetensi absolute UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa peradilan agama merupakan lembaga hukum publik yang diakui kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah. Sedangkan pada ayat 2 pasal 55, penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh peradilan umum. Permasalahan akan muncul karena ada dua aturan perundang-undangan dan dua lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi absolute terhadap penyelesaiaan sengketa perbankan syari’ah.

      Kalau melihat secara yuridis formal, kemungkinan ada dualisme kewenangan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pertama, mengacu pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, serta pasal (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, didapatkan kewenangan menyelesaikan sengketa dilakukan oleh pengadilan negeri.

    Kedua, Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa sengketa ekonomi syari’ah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dengan dasar ini, tentu lembaga tersebut tidak saja berwenang memeriksa, mengadili sengketa perbankan syari’ah, tetapi juga akan berimplikasi pada kewenangan eksekusi dua lembaga peradilan yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri.

      Dari pola tersebut, penulis merasa ada perlu dituntaskan dalam sengketa ini, yakni bagaimanakah penyelesaian sengketa perbankan syari’ah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah? Lembaga mana yang mempunyai kewenangan eksekusi putusan Basyarnas terhadap sengketa perbankan syari’ah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008? Dan bagaimanakah dampak dualisme kewenangan eksekusi putusan Basyarnas bagi lembaga peradilan?

    Pertama, penyelesaian sengeketa perbankan syariah dijelaskan dalam pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 mengatakan penyelesaian sengeketa dilakukan sesuai akad. Akad bisa berbentuk Musyawarah, Mediasi perbankan, Basyaranas/arbitrase lain, dan Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pasal ini juga memberikan prinsip choice of forum terhadap penyelesaiaan sengketa di luar pengadilan sesuai isi kontrak. Dengan prinsip tersebut, pintu bagi pihak-pihak lain yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan akan terbuka, bahkan memberikan peluang untuk menyelesaikan di lembaga peradilan umum.

      Pasal di atas memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa sesuai akad yang telah dibuat. Akad itu umumnya didasarkan pada hukum yang berlaku, baik perspektif hukum muamalah maupun hukum posistif. Pada dasarnya, keduanya mendasarkan akad yang dibuatnya pada hukum tersebut, sehingga hubungan hukum nasabah dengan bank terjadi lantaran akad yang dibuat kedua belah pihak.

    Kedua, kewenangan eksekusi putusan Basyarnas menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 memberi wewenang pada forum litigasi lain, yaitu pengadilan negeri untuk menangani penyelesaian sengketa perbankan syari’ah di luar pengadilan agama. Dalam kasus tersebut, tidak ada kontrak atau klausul antara pihak Bank dengan nasabah, bahwa jika terjadi sengketa nantinya akan diajukan dalam forum mediasi (Basyarnas), maka kasus tersebut mutlak menjadi kewenagan pengadilan agama (sesuai pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008).

      Sedangkan dalam kasus lain, jika telah ada nota kesepakatan ketika terjadi sengketa antara Bank dan nasabah akan diajukan di forum mediasi, maka kewenangan mengadili –yang hukum asalnya adalah wewenang pengadilan agama– akan berpindah ke Basyarnas sesuai asas kebebasan berkontrak (freedom of contract/huriyyah al-Aqd). Kewenangan ini juga berpindah ke forum lain di luar pengadilan agama dan Basyarnas, khususnya pengadilan negeri juga mempunyai kewenangan sebagai pilihan forum (choice of forum) bagi para pihak.
      Di sisi lain, pemberian wewenang mengadili sampai mengeksekusi sengketa perbankan syari’ah kepada pengadilan negeri tentunya secara UU Nomor 21 Tahun 2008 mengalami ambivalensi dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Sebab, pasal-pasal yang berkaitan dengan sengketa telah diatur secara organik dalam kedua undang-undang tersebut.

    Pilihan forum (choice of forum) yang diberikan oleh UU Nomor 21 Tahun 2008, secara langsung maupun tidak akan mengarahkan pada dualisme kompetensi mengadili, bahkan eksekusinya oleh dua lembaga litigasi. Pengadilan Agama mempunyai landasan legal formal dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pengadilan Negeri berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yang sudah barang tentu menambah angka ketidakpastian hukum di Indonesia.
    Dengan demikian, seandainya penyelesaian sengkata perbankan syari’ah dapat dilakukan oleh peradilan umum justru akan bertentangan dengan pemahaman hukum secara yuridis sosiologis antropologis. Karena menurut pendekatan pemahaman hukum tersebut, penyelesaiaan sengketa perbankan merupakan kompetensi pengadilan agama.

      Dalam rangka mengatasi hal tesebut, perlu adanya amandemen UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan UU Nomor 21 tahun 2008, terutama yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri terhadap arbitrase yang menyangkut sengketa ekonomi syari’ah dan adanya petunjuk teknis yang jelas di lingkungan lembaga peradilan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI).

    Sementara ini, Mahkamah Agung RI tidak konsisten dalam mengeluarkan surat edaran. Terbukti, SEMA RI Nomor 8 tahun 2008 menyatakan penyelesaiaan sengketa ekonomi syari’ah menjadi wewenang Pengadilan Agama dianulir oleh SEMA RI Nomor 8 tahun 2010 yang mengatakan penyelesaian sengketa menjadi wewenang pengadilan umum. Hal ini tentunya akan berdampak serius bagi lembaga peradilan agama untuk menyelesaiakan sengketa ekonomi syari’ah yang sebelumnya telah menjadi wewenangnya. Peradilan agama dipaksa merelakan sebagian kewenangannya kepada peradilan umum. Begitulah sistem hukum di Indonesia.

    Johan Arifin, S. Ag, MM, Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo dan Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang