duit
SEMARANG- Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyayangkan kenaikan dana bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tiap tahun.
Provinsi Jawa Tengah sendiri menganggarkan dana bansos hingga triliyunan rupiah. Tahun 2012, Pemprov mengalokasikan 3.245 triliyun untuk hibah dan 107.264 miliar untuk bansos. KP2KKN melansir dugaan penyelewengan dana bansos tersebut mencapai 65 miliar. Sebelumnya, pada tahun 2011, dana bansos diduga merugikan keuangan Negara sebesar 26,89 miliar.
Ronny Maryanto, salah satu badan pekerja KP2KKN mengaku lembaganya saat ini tengah menunggu progress report dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait penanganan dana bansos. Menurutnya, dana bansos yang sedang ditangani kejati semestinya dana tersebut tidak dinaikkan. Namun, sahut Ronny, dana bansos tiap tahun justru naik. Ronny sekali lagi menyayangkan soal kenaikan tersebut.
“Saya menyayangkan justru anggaran bantuan sosial itu naik. Kami menilai, dana hibah dipaksakan jelang pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub), sementara bansos untuk komisi pemilihan umum tidak besar-besar amat,” kata Ronny kepada Justisia di kantor KP2KKN, Jalan Lempongsari Timur III/22 Semarang.
Lebih lanjut, Ronny mengatakan jika dana bansos rawan diselewengkan, apalagi menjelang pilgub Jawa Tengah. Ia kemudian memberikan indikasi soal dana yang rawan diselewengkan, salah satunya dengan modus pengatasnamaan calon-calon incumbent, alamat penerima bodong, dan modus lainnya. Belum lagi soal bantuan kepada masyarakat yang diselipi pesan politik tertentu.
Mengenai pesan ini, Ronny menganggap jika bantuan tersebut bersifat wajar. Namun menjadi tidak wajar jika pemberian tersebut justru ditunggangi sekelompok orang. Ia kemudian berharap jika dana bansos ini percairannya bisa ditunda sampai pelaksanaan pilgub Jateng.
“harapan kita, dana bansos di Jateng untuk bisa ditunda sampai pelaksanaan pilgub ini selesai,” pungkas Ronny. [j]