menegakkan hukum

0
149

Upaya penegakkan supremasi hukum di Indonesia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan kompleks. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada upaya pencegahan, maka sangat mungkin sekali akan mengancam stabilitas keamanan bangsa, gangguan keamanan bangsa. Seperti gerakan separatis, terorisme.

Terkait dengan hukum seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), kejahatan ekonomi, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan berbagai tindak kriminal lainnya yang telah lama menggerogoti tubuh bangsa. Mungkin salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam menegakkan supremasi hukum, yakni dengan melakukan perubahan-perubahan disetiap aspek kehidupan bernegara, terutama perubahan dan pembaruan terhadap aspek hukum.

Penegakkan supremasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan, pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, keberhasilan menegakkan supremasi hukum tentunya juga harus didukung sistem politik yang sehat, sikap jujur dan transparan dari pemerintah sebagai penegak yang sah. [1]

Konsep kebijakan hukum menjadi persyaratan mutlak keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang memerlukan pemahaman bahwa salah satu fungsi hukum dalam konteks pembangunan. Yakni hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (a tool of social enginnering). Harus dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang kelihatannya sangat bagus yang diberlakukan dalam negara-negara maju, namun belum tentu nilai-nilai hukum dari negara lain tersebut secara mudah dan tepat diterapkan disuatu negara, karena sistem nilai moral warga masyarakatnya sangat berbeda-beda. Khususnya di Indonesia, yang mana masyarakat kita telah memiliki hukum adat (living law) yang telah dipatuhi sehingga penerapan sistem hukum yang diadopsi dari Negara asing di Indonesia perlu dikaji manfaat serta dampak terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.[2]

Lawrence M. Friedman, dalam American law, menyatakan bahwa semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan undang-undang pasti akan memberikan dampak kinerja terhadap aparat penegak hukum. Hal ini bisa dipahami bahwa setiap penegakan hukum harus bersandar pada aturan hukum tertulis sebagai manifestasi penerapan asas legalitas. Bilamana tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur tentang suatu tindak pidana maka akan berpengaruh terhadap cara bertindak dan cara berfikir para aparat penegak hukum dalam menetapkan kebijakan pidana (criminal policy) untuk kepentingan tujuan penegakan hukum.[3]

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat ) serta judicial corruption yang sudah terlanjur  mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan good governance. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. [4]

Lembaga hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Idealnya, lembaga hukum tidak boleh sedikitpun bergoyah dalam menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum dan syari’at yang telah disepakati bersama. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya. Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat mencari keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen.[5]

Kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum.  Sementara itu, kondisi ideal tersebut belum terwujud di Indonesia. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung (MA) antara lain seperti MA tidak terlepas dari intervensi institusi negara, adanya sorotan negatif dari sebagian pihak mengenai integritas sebagian Hakim dan Hakim Agung, kualitas sebagian putusan MA dikritik karena kurang argumentatif, dan tidak bervisi keadilan.

Perubahan dalam bidang kekuasaan kehakiman haruslah ditujukan pada lima hal; Pertama, menjadikan kekuasaan kehakiman yang independen; Kedua, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; Ketiga, menjalankan fungsi checks and balances bagi institusi kenegaraan lainnya.

Keempat, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat; Kelima, melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkrit.  Salah satu hal penting untuk mendukung independensi badan peradilan adalah adanya jaminan keuangan yang memadai bagi peradilan.

Namun sayang sekali, sampai saat ini badan peradilan masih belum memiliki pendanaan yang cukup memadai. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana pengadilan menjadi kurang memadai yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak maksimalnya kualitas pelayanan pengadilan kepada masyarakat. Masalah lain yang harus segera dibenahi adalah mengenai sistem pembinaan sumber daya manusia bagi hakim.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari lemahnya sistem dan pelaksanaan pembinaan hakim, mulai dari status, formasi hakim, rekrutmen, mutasi dan promosi sampai dengan mekanisme penilaian kinerja hakim. Sampai saat ini rekrutmen dan karir hakim belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau integritas hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Nilai-nilai sosial dan nilai-nilai hukum bertujuan untuk mencapai rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, sesuai dengan sifat hukum yakni dibutuhkan performance dan kinerja aparat penegak hukum yang dilandasi oleh akuntabilitas kinerja (profesional, integreted) dan sikap transparansi. Sehingga akan dapat membangkitkan peran serta masyarakat.

M. Abdul Rouf el-Syah [Ilustrator dan lay-outer Jurnal Justisia]


[1] Sebagai penegak hukum yang tertinggi dan yang terkuat, hanyalah negara yang berhak dan berwenang untuk menentukan hukum pidana dan menjalankannya, dalam artian negaralah sebagai satu-satunya subyek hukum yang boleh membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya, serta mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka  terjaminnya ketertiban hukum. Pemerintah memiliki dan memegang tiga kekuasaan atau hak fundamental:

Pertama, hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya, Kedua, hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada pelanggar hukum pidana yang telah dibentuk. Ketiga, hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pelanggar. Lihat Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,  Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 9-11. lihat pula http://www.komisihukum.go.id.

[2] Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 50

[3] Ibid, hlm. 141-142

[4] Penegakan hukum dinamisator peraturan perundang-undangan melalui putusan salam rangka menegakkan hukum, peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang kurang baik  akan tetap mencapai sasaran atau tujuan di tangan penegak hukum yang baik. Lihat M. Afif Habullah, Politik Hukum Rativikasi Konvensi HAM Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, Lamongan Jawa Timur; UNISDA, 2005. Halm. 14

[5] Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 218-219